Konsep Dasar Bermuamalah di Industri Keuangan Syariah

TEKNOLOGI & BISNIS

Dr. Efi Syarifudin, MM (Sekretaris Umum PW MES Banten & Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

11/12/20262 min read

QUBACA.COM - Dinamika global saat ini menunjukkan pergeseran demografis yang signifikan. Menurut sejumlah proyeksi dan hasil riset demografi, pada tahun 2050 diprediksi populasi Muslim di dunia akan menyamai, atau bahkan berpotensi melampaui, jumlah populasi umat Kristen.

Lonjakan kuantitas ini secara linier berbanding lurus dengan peningkatan permintaan (demand) terhadap produk, jasa, dan ekosistem gaya hidup halal, tak terkecuali di sektor industri keuangan. Sayangnya, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia justru sering kali harus berlari mengejar ketertinggalan.

Jika kita berkaca pada negara tetangga, Malaysia terbukti bergerak lebih gesit, terstruktur, dan strategis dalam membangun serta mengintegrasikan ekosistem ekonomi syariah nasional mereka hingga memimpin di level global.

Keterlambatan kita dalam mengoptimalkan potensi ini bukan semata-mata masalah regulasi atau infrastruktur, melainkan berakar pada rendahnya literasi dan kesalahpahaman epistemologis di tingkat akar rumput mengenai konsep dasar bermuamalah. Banyak masyarakat, bahkan praktisi keuangan, yang masih belum mampu membedakan dengan presisi batasan konseptual antara Syariah, Fikih, dan Fatwa.

Syariah adalah ketetapan absolut yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah; nilainya permanen dan universal. Fikih merupakan hasil ijtihad (pemahaman/kontekstualisasi) ulama terhadap teks syariah dalam merespons realitas zaman; sifatnya lebih dinamis.

Adapun Fatwa adalah opini hukum yang dikeluarkan oleh otoritas ulama terstruktur—dalam konteks Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)—sebagai jawaban atas permasalahan spesifik yang diajukan.

Dalam industri keuangan, operasional bank maupun non-bank syariah (seperti multifinance, asuransi, dan pasar modal syariah) tidak digerakkan oleh asumsi, melainkan dikunci oleh standar kepatuhan (sharia compliance) yang tertuang dalam bingkai fatwa DSN-MUI tersebut.

Jantung dari seluruh instrumen keuangan syariah terletak pada satu konsep fundamental: Akad (kontrak/perjanjian). Secara filosofis, akad adalah pintu gerbang spiritual dan legal yang berfungsi mengubah status suatu transaksi atau pemanfaatan barang yang asalnya diharamkan (atau dilarang karena berpotensi merugikan/mengandung ketidakpastian) menjadi dihalalkan (mubah). Tanpa akad yang sah, sebuah transaksi yang secara kasatmata terlihat adil pun akan tertolak secara syariat.

Industri keuangan syariah saat ini telah mengembangkan berbagai derivasi akad untuk memfasilitasi ragam kebutuhan ekonomi riil masyarakat. Mulai dari skema jual-beli seperti Murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati), Salam (pesanan dengan pembayaran di muka), dan Istishna' (pesan bangun); skema sewa-menyewa seperti Ijarah; hingga skema kongsi atau kemitraan bisnis melalui Mudharabah (bagi hasil dengan pemodal penuh) dan Musyarakah (patungan modal).

Namun, kekayaan ragam akad ini tidak akan bernilai jika pelaksanaannya mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Untuk memastikan transaksi terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian/tipu daya) dan maysir (spekulasi), setiap akad syariah diwajibkan memenuhi empat parameter kepastian (asas keterukuran).

Pertama, pasti kualitasnya, spesifikasi objek transaksi harus jelas (ma'lum). Kedua, pasti kuantitasnya, takaran, timbangan, atau jumlah objek tidak boleh ambigu. Ketiga, pasti harganya, margin atau nisbah bagi hasil disepakati di awal tanpa ada suku bunga fluktuatif (mengambang) yang memberatkan satu pihak di kemudian hari. Keempat, pasti waktu penyerahannya, tidak ada transaksi yang menunda penyerahan hak secara tidak wajar atau menggantung status kepemilikan.

Jika prinsip kepastian dan fondasi konseptual akad ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan secara saksama, baik oleh pelaku industri keuangan bank maupun non-bank syariah serta para nasabah, maka inklusi keuangan bukan hanya akan melahirkan angka-angka statistik pencapaian, melainkan juga menumbuhkan keberkahan dan keadilan sosial-ekonomi yang hakiki bagi masyarakat Indonesia.(*)