Isu Strategis & Arah Kebijakan Pengembangan Multifinance Syariah di Indonesia
TEKNOLOGI & BISNIS
Rija Fathul Bari (Asisten Direktur PEPK dan LMST OJK Provinsi Banten)
11/12/20262 min read


QUBACA.COM - Dinamika industri keuangan di Indonesia terus mengalami perkembangan yang masif, didorong oleh inovasi digital dan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.
Dalam ekosistem yang bergerak cepat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdiri di garis depan dengan mengemban tiga peran fundamental: sebagai pengatur (regulator), pengawas (supervisor), dan pelindung konsumen keuangan. Ketiga fungsi ini menjadi pilar utama dalam memastikan industri keuangan tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan membawa maslahat bagi masyarakat luas.
Secara khusus dalam ranah keuangan syariah, peran OJK melampaui sekadar pengawasan administratif. OJK berkomitmen penuh untuk menciptakan ekosistem yang kondusif melalui kerangka regulasi yang memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance).
Dalam industri multifinance (perusahaan pembiayaan) syariah, OJK bertugas memastikan bahwa setiap entitas, baik yang berstatus full-fledge (murni syariah) maupun yang berupa Unit Usaha Syariah (UUS), benar-benar menerapkan tata kelola yang sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). OJK bersinergi erat dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga untuk menjaga kemurnian operasional agar senantiasa terhindar dari praktik maysir (spekulasi/perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).
Namun, berbicara mengenai arah pengembangan industri keuangan syariah ini, kita tidak dapat melepaskan pandangan dari dua indikator utama: inklusi keuangan (akses masyarakat terhadap produk) dan literasi keuangan (pemahaman masyarakat terhadap produk). Tantangan strategis terbesar kita saat ini adalah masih terdapatnya gap atau kesenjangan yang cukup lebar antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di lapangan.
Banyak anggota masyarakat dan pelaku usaha yang sudah terinklusi—artinya mereka sudah menggunakan layanan pembiayaan—namun tingkat literasinya belum memadai. Kondisi ini membuat mereka kerap kali bertransaksi tanpa benar-benar memahami mekanisme, hak, kewajiban, maupun risiko yang menyertainya.
Kesenjangan literasi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama dalam memasyarakatkan multifinance syariah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jernih mengenai perbedaan fundamental antara keuangan konvensional dan syariah.
Jika keuangan konvensional menitikberatkan pada sistem bunga (interest-based), maka keuangan syariah berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan transaksi yang dilandasi oleh underlying asset atau kegiatan ekonomi riil. Keuangan syariah menawarkan skema jual-beli (murabahah), sewa (ijarah), atau bagi hasil (mudharabah/musyarakah) yang membagi risiko secara adil antara penyedia dana dan nasabah.
Sektor yang memiliki potensi paling besar untuk diberdayakan melalui skema multifinance syariah ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan syariah sangat relevan dengan karakteristik UMKM karena mengedepankan prinsip kemitraan yang saling membangun.
Namun, agar dapat memanfaatkan pembiayaan ini secara optimal, UMKM harus terlebih dahulu membenahi tata kelola keuangannya. Salah satu kelemahan mendasar di lapangan adalah kebiasaan pelaku UMKM mencampuradukkan dana pribadi atau keluarga dengan kas usaha.
Padahal, mengatur pencatatan arus kas dan memisahkan alokasi keuangan pribadi dan usaha adalah prasyarat mutlak. Pemisahan ini menjaga agar perputaran modal tidak bocor untuk kepentingan konsumtif dan memudahkan lembaga keuangan menilai kapasitas usaha tersebut.
Di sinilah fungsi OJK sebagai garda pelindung konsumen kembali ditekankan, khususnya pada tahapan pre-agreement (sebelum transaksi terjadi). Dalam ekonomi syariah, kekuatan dan keabsahan sebuah transaksi terletak pada akad (perjanjian).
Oleh karena itu, OJK tanpa henti mengedukasi masyarakat agar selalu membaca dokumen perjanjian akad secara detail, kritis, dan cermat sebelum membubuhkan tanda tangan. Konsumen wajib memahami dengan pasti berapa margin yang disepakati, bagaimana skema penyelesaian jika terjadi gagal bayar (wanprestasi), dan apa saja klausul penyelesaian sengketanya.
Arah kebijakan pengembangan multifinance syariah ke depan akan terus difokuskan pada penguatan literasi masyarakat dan pengawasan tata kelola industri yang berintegritas.
Dengan kolaborasi yang kuat antara OJK sebagai regulator, pelaku industri multifinance yang amanah, serta keaktifan masyarakat untuk melek finansial, kita yakini sektor multifinance syariah akan menjadi motor penggerak utama dalam mengangkat derajat ekonomi UMKM dan mewujudkan kesejahteraan bangsa yang berkeadilan.(*)
